Kebijakan dan Sumber Daya bagi Pengembangan Institusi Budaya

(VOVWORLD) - Lokakarya dengan tema: “Kebijakan dan sumber daya bagi pengembangan institusi kebudayaan dan olahraga” dilangsungkan pada Minggu (12 Mei), di Provinsi Quang Ninh, Vietnam Utara dengan dihadiri lebih dari 300 utusan yang mewakili berbagai badan Majelis Nasional (MN), kementerian, instansi, daerah dan para ilmuwan, ahli, dan pengelola. Lokakarya tersebut mengungkapkan satu masalah aktual, teramat penting, bertujuan mengkonkretkan dan menggelar berbagai haluan besar dari Partai Komunis Vietnam tentang pengembangan kebudayaan dan olahraga.
Kebijakan dan Sumber Daya bagi Pengembangan Institusi Budaya - ảnh 1Panorama lokakarya tersebut (Foto: dangcongsan.vn)

Mengkonkretkan Berbagai Haluan tentang Hak Menikmati dan Mendekati Nilai-Nilai Kebudayaan

 

Melalui sekitar 40 tahun pembaruan, dari beberapa institusi kebudayaan dan olahraga yang tertutup, bersendiri, dan kurang berkonektivitas, Vietnam sudah berhasil membuat dan mengembangkan satu sistem institusi kebudayaan dan olahraga yang agak sempurna, sinkron dan inklusif dari pusat sampai basis-basis, dari perkotaan-perkotaan sampai daerah-daerah pedesaan, daerah terpencil, daerah pelosok, daerah perbatasan, daerah laut dan pulau.

MN, Pemerintah, berbagai kementerian dan instansi sudah selangkah demi selangkah mengkonkretkan berbagai haluan dan pandangan besar dari Partai Komunis Vietnam, perundang-undangan Negara tentang hak menikmati dan mendekati nilai-nilai kebudayaan.

Sekarang, Perancangan jaringan basis kebudayaan dan olahraga tahap 2021-2030, visi sampai tahun 2045 sedang disampaikan kepada tingkat yang berwewenang untuk diberlakukan. Banyak perancangan terus ditambahkan dan diintegrasikan dalam sistem perancangan instansi kebudayaan dan olahraga, berbagai perancangan semesta nasional, perancangan daerah, dan perancangan provinsi. Hingga sekarang, di seluruh negeri ada 42 provinsi dan kota yang telah merancangkan dana lahan untuk pembangunan institusi budaya dan olahraga.

Terhitung sampai dengan bulan Maret tahun ini, Vietnam mempunyai 66 institusi budaya tingkat provinsi (wisma kebudayaan, wisma seni-budaya, wisma budaya-perfilman, …); ada 98 persen distrik dan kabupaten yang mempunyai wisma budaya-olahraga; kira-kira 78 persen kecamatan, kecamatan kota, dan kotamadya yang mempunyai wisma kebudayaan-olahraga, dan sebagainya.

APBN yang diinvestasikan untuk pembangunan kebudayaan dan olahraga pada pokoknya melalui beberapa Program tambahan yang bertujuan dan beberapa Program tujuan nasional.

 

Aksentuasi Titik-Titik Berat tentang Kebijakan dan Sumber Daya pada Waktu Mendatang

 

Institusi budaya dan olahraga harus dianggap sebagai sebagian yang teramat penting dari institusi yang terkait dengan infrastruktur sosial. Pada waktu mendatang, Vietnam memusat pada lima kelompok masalah untuk mengembangkan institusi budaya dan olahraga guna memenuhi tuntutan tentang integrasi. Tentang kebijakan pada waktu mendatang, Wakil Harian Ketua MN Vietnam, Tran Thanh Man memberitahukan:

Meneliti dan menyempurnakan kebijakan investasi pengembangan dan penyelenggaraan sistem institusi budaya dan olahraga, yang meliputi kebijakan investasi publik, kebijakan investasi publik-swasta, dan kebijakan sosialisasi, kebijakan prioritas, bantuan investasi, terutama tentang lahan, perpajakan, modal perkreditan dalam membangun basis-basis budaya dan olahraga untuk memacu berbagai unsur ekonomi ikut serta melakukan investasi pembangunan”.

Perancangan institusi budaya dan olahraga akan disempurnakan menurut arah sinkron, modern, beridentitas, dan efektif, menjamin kesetaraan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Dana lahan untuk beberapa institusi budaya dan olahraga dialokasi di tempat yang kondusif dan sesuai dengan kenyataan. Berbagai badan fungsional secara prioritas membangun dan mengembangkan institusi kebudayaan dan olahraga untuk kalangan pemuda, anak-anak, pekerja, kaum difabel, dan kaum lansia.

Selain itu, pembuatan kebijakan prioritas di daerah pegunungan, laut dan pulau, daerah perbatasan, daerah terpencil dan pelosok, daerah warga etnis minoritas juga diperhatikan. Secara berangsur-angsur meningkatkan taraf pengeluaran APBN bagi usaha mengembangkan kebudayaan pada umumnya dan mengembangkan institusi budaya dan olahraga pada khususnya.

Kebijakan dan sumber daya bagi pengembangan institusi budaya dan olahraga apabila mendapat perhatian yang layak akan tidak hanya menjamin hak untuk  menikmati dan mendekati nilai-nilai kebudayaan dan olahraga dari warga saja, melainkan juga menjadi motivasi untuk mengembangkan ekonomi tanah air. 

Komentar

Yang lain